Warga Krimea pilih bergabung dengan Rusia
Sekitar 93 persen suara telah mendukung Krimea bergabung dengan Rusia dan melepaskan diri dari Ukraina dalam sebuah referendum digelar kemarin.
Hasil pemungutan suara kemarin itu memang sudah perkirakan, meskipun penyelenggara utama mengatakan angka itu masih terlalu dini dan hasil awal akan diumumkan kemudian, seperti dilansir stasiun televisi Al Arabiya, mengutip laporan kantor berita Rusia Ria Novosti.
Ribuan orang kemarin memenuhi Alun-Alun Lenin di pusat Kota Simferopol, Wilayah Krimea, sambil melambai-lambaikan bendera Krimea dan Rusia.
Mayoritas dari 1,5 juta pemilih mendukung Krimea bergabung dengan Federasi Rusia, dan berharap akan adanya pertumbuhan ekonomi serta prospek bergabung dengan sebuah negara yang mampu menyatakan dirinya sendiri di panggung dunia.
Namun, referendum ini dilihat oleh pihak lain sebagai pengambilalihan geopolitik oleh Kremlin, yang berusaha untuk mengeksploitasi ekonomi dan kelemahan militer Ukraina .
Presiden sementara Ukraina, Oleksander Turchinov, sebelumnya telah menyerukan agar warga memboikot referendum dianggap palsu itu.
“Hasilnya telah ditulis di Kremlin, yang membutuhkan beberapa wilayah agar secara resmi dapat menempatkan pasukannya di tanah kami dan memulai perang akan menghancurkan kehidupan dan prospek ekonomi dari warga Krimea,” kata Turchinov.
Pemungutan suara dalam sebuah referendum Krimea kemarin, yang memilih apakah wilayah itu akan kembali bergabung dengan Rusia atau tetap berada di Ukraina, telah dikecam sebagai referendum ‘ilegal’ oleh Kiev dan Barat, tetapi didukung oleh Moskow.
Presiden Rusia Vladimir Putin telah membenarkan kembali sikap Krimea untuk melakukan referendum dengan mengatakan dirinya harus melindungi rakyat dari tindakan ‘fasisme’ di Kiev, setelah aksi penggulingan mantan Presiden Viktor Yanukovich, yang didukung Rusia, pada Februari lalu mengikuti pemberontakan yang mengakibatkan lebih dari 100 orang tewas.
Kiev dan pemerintah Barat menyatakan referendum itu ilegal, namun tak berdaya untuk menghentikannya.
Sementara itu para menteri luar negeri Uni Eropa mengisyaratkan akan adanya kemungkinan pemberian sanksi yang akan diumumkan hari ini.