KPU Ingin Negara Lain Dapat Pastikan Pemilu Indonesia Demokratis
Dalam paparannya di hadapan 35 duta besar di Jakarta hari Selasa (1/4), anggota Komisi Pemilihan Umum (KPU), Ferry Kurnia Rizkiyansyah mengatakan KPU akan mengundang para duta besar untuk hadir di TPS saat pemilu legislatif berlangsung, 9 April mendatang. Bahkan KPU juga tidak berkeberatan bagi perwakilan duta besar yang ingin memantau di luar kota”
“Sudah mengakreditasi 19 lembaga pemantau, dan juga kita ada 56 lembaga survei, dan hitung cepat yang sudah terdaftar di kami, dan kami juga berharap ada peninjaun dari elections visitor, kita berharap nantinya dari berbagai negara melihat bagaimana aktifitas pemilu di Indonesia, kita ingin buktikan kepada dunia bahwa sangat demokratis,” kata Ferry Kurnia Rizkiyansyah.
Para Duta Besar/perwakilan negara-negara asing di Indonesia, mendengarkan paparan KPU soal penyelengaraan Pemilu 2014, di Jakarta, Selasa, 1 April 2014 (VOA/Iris Gera)
Ferry menambahkan KPU juga terbuka mengenai berbagai hal terkait penyelenggaraan pemilu legislatif dan pemilu presiden. “Anggaran kita cukup besar sekitar Rp23,3 triliun untuk memilih anggota DPR, DPD dan DPRD dan juga pemilihan presiden dan wakil presiden. Kita juga selanjutnya melakukan berbagai produk-produk regulasi, setidaknya ada 45 peraturan Komisi Pemilihan Umum yang kita produk, untuk pemilu di dalam negeri berjumlah 185.822.507 pemilih, dan untuk pemilih di luar negeri 2.025.000, sehingga total pemilih 187.847.512,” jelas Ferry.
Pemilu legislatif 2014 memperebutkan lebih dari 19 ribu kursi melalui dua ribu lebih daerah pemilihan. Menurut penjelasan Fery, ada 77 daerah untuk pemilihan anggota DPR dengan memperebutkan 560 kursi. Sementara untuk DPD ada 33 daerah pemilihan disetiap provinsi, dengan kursi yang diperebutkan 132 , DPRD provinsi 259 daerah pemilihan, dengan memperebutkan 2.112 kursi, DPRD Kabupaten Kota 2.102 daerah pemilihan memperebutkan 16.895 kursi. Total daerah pemilihan di Indonesia ada 2.471 dan memperebutkan 19.699 kursi.
Terkait kekhawatiran berbagai kalangan mengenai penyelenggaran pemilu di luar negeri, Ketua KPU, Husni Kamil Malik menegaskan, hasil pemilu legislatif yang sudah diselenggarakan di beberapa negara dalam keadaan aman.
“Disimpan di kedutaan atau di perwakilan kita, diawasi dengan CCTV juga, nanti dihitung disana, penghitungannya baru dikirim, kalau fisiknya tidak menjadi prioritas untuk dikembalikan ke Indonesia karena itu membutuhkan biaya,” kata Ketua KPU, Husni Kamil Malik.
Pemilu legislatif di Indonesia berlangsung pada tanggal 9 April 2014, sedangkan pemilu presiden dan wakil presiden pada tanggal 9 Juli 2014. Jika terjadi dua putaran dalam pemilu presiden dan wakil presiden, pemilu berikutnya berlangsung pada 9 September 2014.