Indonesia to Build 49 Dams in 5 Years
Indonesia to build 49 dams in 5 years to achieve food sovereignty.
Indonesian President Joko Widodo said on Thursday that Indonesia will construct 49 new dams across the country in the next five years in a bid to achieve food sovereignty.
The ground breaking of the construction of Raknamo Dam in Nusa Tenggara Timur by President Jokowi, December 20, 2014. This is the first of 49 dams planned to be built within 5 years. (source: CNN Indonesia)
The president made the remarks at a National Development Assembly (Musrembang) event which was held here and attended by regional leaders from across the country. The president said the program to build the dams has already been approved by regional leaders.
He said, “Initially the government planned to build 30 dams. But after I visited several regions, I decided to build 19 more. So in total there will be 49 dams we want to build within five years.”
According to the president, the project would be carried out gradually and along with construction of the dams, the government also planned to build irrigation systems that would accommodate one million hectares of farm land.
Through such projects, President Widodo said he expects that food sovereignty target will be achieved within five years. He added that he has asked regents, majors and governors to continuously monitor the conduction of the project.
Food sovereignty has been set by current government as part of its four main priorities in developing the nation. The other priorities are energy sovereignty, maritime and tourism industry.
Source: global Post / Xinhua
===================
Dukung Kedaulatan Pangan, Pemerintah Akan Bangun 27 Bendungan dalam kurun waktu satu tahun mendatang.
Presiden Joko Widodo (Jokowi) telah memastikan program kedaulatan pangan pada Kabinet Kerja yang dilantiknya pada Senin (27/10) lalu. Terkait dengan masalah ini, selain masalah benih, pupuk, dan tanah, yang perju mendapatkan perhatian adalah masalah air.
Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PU dan Pera) Basuki Hadimuljono mengatakan, Presiden Jokowi menaruh perhatian penuh pada pembangunan bendungan dan saluran irigasi untuk menuju kepada kedaulatan pangan kita. (sumber: setkab.go.id)
Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PU dan Pera) Basuki Hadimuljono mengatakan, Presiden Jokowi menaruh perhatian penuh pada pembangunan bendungan dan saluran irigasi untuk menuju kepada kedaulatan pangan kita.
Sejauh ini, lanjut Basuki, pihaknya telah mengidentifikasi ada 73 lokasi potensi bendungan di berbagai wilayah di tanah air; khususnya di Jawa, Sulwesi, Sumatera, NTB, NTT, dan Maluku. “Dari 73 itu, yang sudah teridentifikasi ada 47 bendungan,” papar Basuki kepada wartawan seusai rapat terbatas di kantor Presiden, Jakarta, Kamis (30/10).
Menurut Menteri PU dan Pera, pemerintah akan membangun 27 bendungan dalam kurun waktu satu tahun mendatang. Saat ini yang sudah dalam pembangunan ada 16. “Kita akan mempercepat supaya ada 5 (lima) bangunan (di Aceh, Kudus, NTT, dan Kaltim) ditandatangin kontraknya pada 2014 ini sehingga bisa dilaksanakan, prinsipnya 2015 juga,” terangnya.
Untuk tahun 2015, sudah dialokasikan untuk 6 bendungan. Sedangkan tahun 2016, pemerintah menargetkan minimal 20 bendungan lagi.
“Jadi akan menambah volume tampungan air menjadi lebih dr 14 miliar meter kubik,” papar Bauski.
Untuk irigasinya, menurut Basuki, dari 7,3 jt hektar lahan irigasi di Indonesia, separonya (50%) merupakan irisagi yang berada di bawah tanggung jawab kabupaten, 30% di bawah propinsi, dan 20% menjadi tanggung jwb pusat.
Presiden Jokowi meletakkan batu pertama pembangunan waduk serba guna (Bendungan Boyya) di Desa Bitao Riawa, Kabupaten Sidrap, Sulawesi Selatan. Kunjungan Presiden Joko Widodo merupakan rangkaian kunjungan kerja meninjau infrastruktur pertanian di Kabuaten Sidrap, Sulsel dan Kabupaten Mamuju, Sulbar serta meninjau sarana irigasi, pertambangan nikel dan lokasi rencana pembangunan tol laut di Sulawesi Tenggara. (sumber: Muhammad Abdiwan / Tribun News)
“Ini semua ada di Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2004 tentang Sumber Daya Air. Kewenangannya lebih dari 3000 hektar kewenangan pusat, 3000 hektar provinsi, dan 1000 hektar kabupaten,” lanjut Basuki seraya menyebutkan, pada masing-masing cluster tadi, irigasi yang menjadi tanggung jawab pem pusat ada 500.000 hektar yang rusak.
Untuk tanggung jawab pemerintah pusat itu, menurut Menteri, akan ditangani Kementerian PU dan Pera melalui APBN 2015 dan selanjutnya. Sedangkan di provinsi dan kabupaten sesuai arahan Presiden akan dilakukan melalui anggaran dana alokasi khusus irigasi yang memang harus didedikasikan untuk rehabilitasi irigasi tersebut.,
Dengan 3 juta hektar rehabi irigasi, lanjut Basuki, diiharapkan kedaulatan pangan kita akan terjamin termasuk pembangunan barunya. “Pembangunan baru ada 1 jt hektar, kalau itu pasti nanti di bawah bendungan yang akan kita bangun sebanyak 231,” pungkasnya.
Sumber: Humas Setkab/ES
=========================